Foto: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan pidato politik dalam Konfercab I GPM Kota Yogyakarta di Joglo Resto, Jumat (7/8/2026).
YOGYAKARTA, jendelainfo.co.id — Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya mengaktualisasikan ajaran Trisakti Bung Karno dalam pembangunan daerah, khususnya prinsip berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
Pesan tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri sekaligus memberikan pidato politik dalam Konferensi Cabang (Konfercab) I Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Yogyakarta di Joglo Resto, Jeron Beteng, Siliran, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Jumat (7/8/2026).
Konfercab I GPM Kota Yogyakarta mengusung tema “Mengumpulkan Yang Berserak Dengan Marhaenisme”. Kegiatan tersebut juga memiliki nilai historis karena digelar bertepatan dengan Haul ke-16 almarhum Soetardjo Suryoguritno, BSc, salah satu tokoh Marhaenis Indonesia.
Dalam pidato politiknya, Hasto menegaskan bahwa Marhaenisme tidak semestinya berhenti sebagai gagasan sejarah. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam keberpihakan kepada rakyat, kemandirian ekonomi, serta pembangunan yang tetap berpijak pada kepribadian dan kebudayaan bangsa.
“Marhaenisme tidak boleh berhenti sebagai sebuah gagasan sejarah. Marhaenisme harus mampu diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada rakyat, kemandirian ekonomi, serta pembangunan yang tetap berpijak pada kepribadian dan kebudayaan bangsa,” demikian substansi pidato politik Hasto di hadapan kader GPM.Caretaker
DPC GPM Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GPM, Antonius Fokki Ardiyanto, menilai kehadiran Wali Kota Yogyakarta dalam Konfercab tersebut memiliki arti penting.
Menurut Fokki, gagasan Marhaenisme masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan dan kehidupan masyarakat, termasuk tantangan ekonomi rakyat dan kebudayaan di Kota Yogyakarta.
“Pidato politik Bung Hasto menjadi bagian penting dalam Konfercab ini. Apa yang disampaikan mengenai Trisakti, khususnya berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, sangat relevan dengan semangat GPM untuk menjadi organisasi pemuda yang tidak hanya berbicara tentang politik, tetapi juga hadir dalam persoalan ekonomi rakyat dan kebudayaan,” ujar Fokki.
Selain Hasto, Konfercab juga menghadirkan Ketua Umum Generasi Muda DPP Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Bung Diasma. Ia memberikan perspektif mengenai hubungan antara Marhaenisme dan Pancasila.
Diasma menjelaskan, Pancasila dan Marhaenisme memiliki keterkaitan erat dalam konteks perjuangan membangun masyarakat yang berkeadilan sosial dan berdaulat, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konfercab I GPM Kota Yogyakarta secara resmi dibuka Sekjen DPP GPM, Bung Putra Naibaho. Dalam kesempatan tersebut, Putra sekaligus memberikan gemblengan politik kepada sekitar 100 kader GPM Kota Yogyakarta yang hadir.
Materi gemblengan mencakup sejarah perjuangan GPM, posisi GPM sebagai organisasi kepemudaan yang berakar pada pemikiran Marhaenisme, serta tantangan kader muda Marhaenis dalam menerjemahkan ideologi perjuangan ke dalam realitas sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan saat ini.
Sejumlah tokoh Marhaenis dan jajaran GPM turut hadir, di antaranya Bung Bambang Setyo Martono, Bung Sunartjono selaku Dewan Pembina DPP GPM, Bung Riyanto Kuncoro selaku Ketua DPD GPM DIY sekaligus Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP GPM, serta Bung Edy Santoso selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP GPM.
Konfercab I GPM Kota Yogyakarta juga menghasilkan kepengurusan baru. Bung Jarot Kurniadi, kader dari Kemantren Gedongtengen, terpilih secara demokratis sebagai Ketua DPC GPM Kota Yogyakarta.
Selanjutnya, Jarot Kurniadi bersama Antonius Fokki Ardiyanto yang mewakili DPD GPM DIY dan Bambang Setyo Martono ditetapkan sebagai formatur untuk menyusun struktur kepengurusan DPC GPM Kota Yogyakarta.
Tim formatur diberi waktu satu minggu untuk menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan organisasi.
Fokki mengatakan, terpilihnya kepengurusan baru menjadi awal bagi proses konsolidasi organisasi sekaligus upaya memperkuat peran GPM di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, tema “Mengumpulkan Yang Berserak Dengan Marhaenisme” bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi mandat politik bagi kepengurusan GPM Kota Yogyakarta ke depan.
“Yang berserak itu adalah potensi pemuda, gagasan, kekuatan rakyat, serta semangat gotong royong yang selama ini ada tetapi belum terkonsolidasi. GPM harus mampu mengumpulkan seluruh potensi tersebut dalam satu gerakan yang berlandaskan Marhaenisme,” tegas Fokki.
Menurutnya, setelah struktur kepengurusan terbentuk, tantangan GPM adalah memastikan organisasi benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Konfercab ini bukan akhir, tetapi awal dari konsolidasi GPM Kota Yogyakarta. Setelah kepengurusan terbentuk, pekerjaan yang lebih besar adalah memastikan GPM hadir di tengah rakyat, membangun kader, mengembangkan ekonomi kerakyatan, menjaga kebudayaan, serta memperjuangkan cita-cita Marhaenisme dalam kehidupan nyata,” pungkasnya.
(Arif/jendelainfo)
