Foto: Ilustrasi jendelainfo, Rabu (9/9/2026).
Oleh:: Muhammad Arifin
Klaten, jendelainfo.co.id – Negeri ini sejatinya negeri yang kaya. Tanahnya subur, hutannya hijau, sawahnya membentang seperti permadani. Air mengalir, laut luas, batu, kayu, mineral, energi, semuanya tersedia.
Seandainya kekayaan alam otomatis membuat rakyat sejahtera, mungkin negeri ini sudah menjadi salah satu negara paling makmur di dunia.
Sayangnya, kekayaan alam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Sebab persoalannya bukan semata-mata apa yang dimiliki negeri ini, tetapi siapa yang menikmati dan siapa yang hanya kebagian cerita.
Rakyat disuguhi program demi program. Janji demi janji. Narasi tentang pertumbuhan, kesejahteraan, ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, hingga masa depan yang gemilang.
Di atas kertas semuanya tampak indah.
Tetapi coba tanyakan kepada petani yang menghitung biaya pupuk, buruh yang menghitung uang belanja, pedagang kecil yang menghitung omzet harian, atau keluarga yang setiap bulan harus memilih mana kebutuhan yang harus dibayar lebih dulu.
Apakah mereka hidup dalam kesejahteraan yang sering dipamerkan di podium?
Atau jangan-jangan rakyat memang hanya dijadikan angka dalam laporan dan penonton dalam pertunjukan?
Ironisnya, ketika rakyat sedang pusing menghadapi harga kebutuhan hidup, beban pajak dan berbagai pungutan, justru muncul pernyataan-pernyataan yang terdengar seperti lelucon.
“Saya mendapat laporan petani sudah bisa keluar negeri.”
“Saya mendapat laporan penggilingan padi mendapat keuntungan triliunan setiap bulan.”
Luar biasa.
Kalau memang benar demikian, tentu kita patut bersyukur.
Tetapi jangan lupa, laporan bukanlah kenyataan seluruh rakyat.
Satu atau dua contoh keberhasilan tidak bisa dijadikan cermin untuk menggambarkan kehidupan jutaan orang.
Rakyat tidak sebodoh yang mungkin dibayangkan.
Rakyat bisa membedakan antara statistik dan kenyataan. Bisa membedakan antara keberhasilan di atas kertas dengan kesulitan yang mereka rasakan setiap hari.
Rakyat tahu harga beras.
Tahu harga pupuk.
Tahu biaya sekolah.
Tahu harga listrik.
Tahu cicilan.
Dan yang paling penting, rakyat tahu isi dompetnya sendiri.
Maka jangan terlalu sering mengajari rakyat untuk percaya pada cerita, sementara mereka setiap hari berhadapan dengan kenyataan.
Yang lebih menyakitkan, ketika rakyat membutuhkan solusi, sebagian penguasa justru tampak sibuk mempertontonkan kenyamanan dan kemewahan.
Di saat rakyat diminta berhemat, pejabat bicara efisiensi.
Di saat rakyat diminta bersabar, pejabat bicara keberhasilan.
Di saat rakyat mengeluh, muncul narasi bahwa keadaan sebenarnya baik-baik saja.
Lalu kita bertanya:
Rakyat yang mana yang dimaksud?
Rakyat yang ada dalam laporan?
Rakyat yang ada dalam grafik presentasi?
Atau rakyat yang setiap pagi berangkat bekerja dan malamnya masih pusing memikirkan kebutuhan keluarganya?
Negeri ini akhirnya seperti panggung pertunjukan.
Ada yang berperan sebagai penguasa.
Ada yang berperan sebagai pembawa berita baik.
Ada yang berperan sebagai pemberi janji.
Dan rakyat?
Rakyat diposisikan sebagai penonton yang diminta bertepuk tangan.
Ketika penonton mulai mencela, panggung tiba-tiba berubah.
Kritik dianggap sebagai serangan.
Pertanyaan dianggap sebagai kebencian.
Ketidaksetujuan dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah.
Padahal dalam negara demokrasi, kritik bukan musuh kekuasaan. Kritik justru alarm agar kekuasaan tidak kehilangan arah.
Penguasa yang hanya ingin mendengar pujian akan mudah terjebak dalam ilusi keberhasilan.
Sebab di sekelilingnya hanya ada orang-orang yang mengatakan, “sudah bagus, Pak.”
Padahal di luar ruangan, rakyat mungkin sedang berkata:
“Tidak, Pak. Belum bagus.”
Di situlah letak bahayanya.
Ketika kekuasaan mulai lebih percaya pada laporan daripada suara rakyat, lebih percaya pada angka daripada kenyataan, dan lebih nyaman dengan pujian daripada kritik, maka yang sedang tumbuh bukan kesejahteraan.
Yang sedang tumbuh adalah jarak antara penguasa dan rakyat.
Negeri ini tidak kekurangan sumber daya.
Tidak kekurangan orang pintar.
Tidak kekurangan program.
Bahkan tidak kekurangan pidato.
Yang barangkali semakin langka adalah kejujuran untuk mengakui bahwa masih banyak rakyat yang belum sejahtera.
Sebab rakyat tidak membutuhkan dongeng.
Rakyat tidak membutuhkan lelucon dari podium kekuasaan.
Rakyat membutuhkan harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang benar, hukum yang adil, dan pemerintah yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.
Jangan sampai negeri yang begitu kaya justru miskin empati.
Jangan sampai negeri yang tanahnya subur justru membuat rakyatnya semakin getir.
Dan jangan sampai kekuasaan berubah menjadi panggung komedi, sementara rakyat dipaksa membeli tiket pertunjukannya melalui pajak yang terus ditarik.
Karena pada akhirnya, rakyat mungkin bisa diam.
Rakyat mungkin bisa bersabar.
Tetapi rakyat tidak akan selamanya bisa dibohongi oleh kata-kata.
Sebab rakyat hidup dalam kenyataan, bukan dalam laporan.
Dan ketika kenyataan rakyat semakin jauh dari janji penguasa, maka pertanyaan paling sederhana sekaligus paling menampar akhirnya tetap sama:
Rakyat yang mana, Bung?
(Arif/jendelainfo)
