Foto: Lurah Trihanggo Totok Jaka Suwarta .
SLEMAN, jendelainfo.co.id — Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Totok Jaka Suwarta, menegaskan komitmennya melanjutkan visi dan program lurah sebelumnya dengan menitikberatkan pada integritas aparatur, digitalisasi pelayanan, pengentasan kemiskinan, serta pengendalian investasi.
Sebagai lurah hasil Pengisian Antar Waktu (PAW), Totok mengatakan keberlanjutan program menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kalurahan.
“Karena kami lurah antar waktu, kami masih meneruskan visi dan misi lurah yang terdahulu,” kata Totok, Kamis (08/10/2026).
Ia menempatkan pakta integritas sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, integritas aparatur diperlukan untuk memberikan jaminan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Selain integritas, Totok mendorong transformasi pelayanan melalui digitalisasi. Pemerintah kalurahan, kata dia, harus berbenah mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah.
“Digitalisasi layanan sekarang sudah merupakan kewajiban. Pemerintah kelurahan mau tidak mau harus berbenah untuk melakukan pelayanan yang bisa online 24 jam,” ujarnya.
Totok bahkan membayangkan ke depan pelayanan pemerintahan tidak selalu membutuhkan kehadiran masyarakat secara langsung di kantor kalurahan. Berbagai kebutuhan administrasi diharapkan dapat diselesaikan secara digital.
“Semua urusan masyarakat bisa selesai dalam satu genggaman,” katanya.
Totok juga menyebut pengentasan kemiskinan sebagai salah satu pekerjaan rumah yang menjadi prioritas di Trihanggo.
Menurutnya, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai program bantuan maupun subsidi. Namun, persoalan akurasi data masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.
“Pemerintah dituntut untuk menjadi fasilitator karena sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bisa memberikan subsidi atau bantuan. Namun proses pendataannya sendiri kita lihat belum terlalu tepat,” jelasnya.
Ia menilai pembenahan data menjadi penting agar program bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai wilayah yang berada dalam kawasan transisi, Trihanggo juga menghadapi tantangan pengendalian investasi. Totok mengatakan perkembangan investasi harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kami akan membuat peraturan kalurahan untuk mengendalikan investor agar masyarakat dilibatkan dalam kegiatan investasi dan tidak hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Menurut Totok, investasi yang masuk diharapkan mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama untuk tenaga kerja dengan keterampilan dasar atau low skill.
Di sisi lain, aktivitas investasi juga harus memperhatikan lingkungan dan tidak menimbulkan polusi maupun gangguan terhadap masyarakat.
Dalam menjaga integritas aparatur dan kualitas pelayanan, Totok juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat.
Ia menilai masyarakat justru dapat menjadi pengawas paling efektif terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kalurahan.
“Pengawasan yang paling bagus itu sekarang malah dari masyarakat, bukan dari lembaga atau instansi pengawas, tetapi dari masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Totok membuka hotline service sebagai saluran bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan di Trihanggo, termasuk apabila menemukan pelayanan yang belum optimal.
Langkah tersebut, kata dia, diharapkan menjadi mekanisme pencegahan dan penanganan dini sebelum persoalan berkembang lebih besar.
“Kami membuka hotline service untuk masyarakat untuk mengadukan semua permasalahan yang ada di Trihanggo, juga pelayanan-pelayanan kami yang kemungkinan belum optimal kepada masyarakat supaya kami bisa melakukan cegah tangkal secara dini,” katanya.
Totok menegaskan, pelibatan warga bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Betul, mengembalikan fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial dan penerima manfaat,” pungkasnya.
(Arif/jendelainfo)
