Foto: Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma memberikan keterangan kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Sekolah Rakyat Terintegrasi, Lendah, Kulon Progo, Selasa (8/9/2026).
KULON PROGO, jendelainfo.co.id — Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Hal itu disampaikan saat Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi di Lendah, Kulon Progo, Selasa (8/9/2026). Kunjungan dipimpin Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma dan dihadiri Anggota DPD RI asal DIY Ahmad Syauqi, jajaran pemerintah daerah, pendidik serta orang tua siswa.
Filep menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh pendidikan yang layak.
“Sekolah Rakyat ini adalah jalan keluar, solusi terbaik kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang secara ekonomi tidak mampu. Negara harus hadir dan adil bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu,” ujar Filep.
Namun, DPD RI menemukan sejumlah hal yang masih perlu dibenahi, terutama terkait tata kelola sekolah. Salah satunya adalah kondisi seorang kepala sekolah yang masih harus mengawasi tiga sekolah sekaligus.
Selain manajemen, DPD RI mendorong pengembangan kurikulum yang lebih kreatif dan adaptif. Pendidikan formal perlu dipadukan dengan keterampilan praktis agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun membantu meningkatkan ekonomi keluarga.
Filep juga menyoroti kebutuhan tenaga pendidik. Menurutnya, pemenuhan guru tidak boleh sekadar menarik tenaga pengajar dari sekolah reguler karena berpotensi menimbulkan kekurangan guru di sekolah asal.
DPD RI mendorong adanya skema rekrutmen khusus yang terintegrasi dengan kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kesejahteraan guru adalah kunci utama. Gaji dan sertifikasi mereka wajib disetarakan dengan sekolah reguler,” tegas Filep.
Ia juga meminta guru Sekolah Rakyat mendapatkan pelatihan khusus karena menghadapi karakteristik dan tantangan sosial peserta didik yang berbeda.
Filep berharap pembenahan tersebut dapat menjadikan Sekolah Rakyat di Kulon Progo sebagai salah satu model yang bisa dikembangkan di daerah lain.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya menjadi tempat belajar, tetapi harus menjadi ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tempat ini bukan hanya menjadi ruang belajar saja, melainkan menjadi ruang tumbuh bagi mereka. Ini adalah program yang sangat luar biasa dan menyentuh,” kata Ambar.
Ia menegaskan, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.
Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat, Maulidan Febriana, mengaku senang dan bangga mendapat kesempatan belajar di sekolah tersebut.
“Perasaan saya sangat senang dan bangga bisa bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Maulidan berharap Sekolah Rakyat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa meraih cita-cita.
Kunjungan Komite III DPD RI di Kulon Progo menjadi bagian dari upaya memastikan Sekolah Rakyat tidak berhenti sebagai program pendidikan, tetapi benar-benar mampu membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik.
(Arif/jendelainfo)
